Keterangan gambar:
Kepala Dinas Personel Lanud Atang Sendjaja, Kolonel Pnb A.F. Picaulima yang
bertindak sebagai inspektur upacara dan sekaligus membacakan pidato Menteri
Komunikasi dan Informasi.
Peringatan Hari
Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke 109 yang jatuh pada tanggal 20 Mei
2017, dilaksanakan di Lanud Atang Sendjaja dalam bentuk upacara bendera pada
hari Senin (22/5) bertempat di Main Appron Lanud Atang Sendjaja dengan
Inspektur Upacara (Irup) Kepala Dinas Personel Lanud Ats Kolonel Pnb A.F.
Picaulima. Pada upacara tersebut, irup membacakan pidato Menteri Komunikasi dan
Informosi Rudianta, yang isi sambutannya adalah sebagai berikut: Semangat
kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan
urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal semangat itu
sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi
Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati
gerak kita sebagai bangsa. Betapa tidak mudahnya para pendahulu merajut angan
keindonesiaan saat itu, ketika insfrastruktur transportasi dan komunikasi masih
terbatas, ketika sumber daya insani yang teguh dengan pemikiran keindonesiaan
masih dapat dihitung dengan jari, ketika acuan untuk memperkokoh dasar-dasar
kesamaan suku bangsa dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya itu
berada dalam konteks ketakutan dan kekejaman kolonialis yang siaga memberangus
setiap pemikiran yang memantik hasrat lepas dari belenggu penjajahan.
Presiden Joko Widodo
pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan
dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap
aspek ini. Malah sejak awal, dalam program nawacita yang disusun pemerintahan
presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat
porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antarwilayah hendak
diwujudkan dengan membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada awal tahun 2017
ini, meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, koefisien nisbah gini
atau gini ratio, yang merupakan ukuran
kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40
persen. Untuk itu bapak presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja
keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang
multidimensi. Memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua
bangsa. Bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang
sama. Beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang,
dibanding indonesia. Namun bagi kita, mewujudkan pemerataan yang berkeadilan
sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar
bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi
penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk indonesia. Bagi kita,
kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang
tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut. Berlatarbelakang pemikiran
tersebut, maka kiranya tema “pemerataan pembangunan indonesia yang berkeadilan
sebagai wujud kebangkitan nasional” yang menjadi tema peringatan hari
kebangkitan nasional tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya
tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui
strategi, kebijakan, dan implementasi
dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.
Pemerintah terus
berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Di sektor
kelistrikann, misalnya, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500
desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan
pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat
menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016
sebesar rp. 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, kesehatan,
pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur
diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi
seluruh rakyat indonesia termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya.
Baru-baru ini bapak presiden berkenan menjajal langsung jalan trans-papua yang
sudah hampir selesai dibangun. Dari 4.300 kilometer jalan raya trans-Papua,
3.800 kilometer diantaranya telah dibuka. Dalam bidang agraria, juga telah
diluncurkan kebijakan pemerataan ekonomi (kpe) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu
lahan, kesempatan dan sdm. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria,
termasuk legalisasi lahan transmigrasi; pendidikan dan pelatihan vokasi;
perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan; serta ritel modern dan pasar
tradisional. Kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi
kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui
jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Melalui program
reforma agraria ini, pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan tora dan pemberian
legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah. Pemerintah juga
melakukan upaya pemerataan di sektor kominfo melalui program palapa ring,
berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serta optik nasional untuk
menghubungkan seluruh wilayah indonesia sehingga keberadaan internet
berkecepatan tinggi (broadbend) dapat dinikmati secara luas.
Satu abad lebih sejak
organisasi boedi oetomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap
sosial budaya seluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi, yang kalau
boleh kita rangkum dalam satu kata, kiranya “digitalisasi” adalah kata yang
tepat. Berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor
terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan yang berlangsung ratusan hari
sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari
waktu semula. Perizinan di sektor listrik misalnya, dari 923 hari menjadi 256
hari, perizinan pertanian, dari 751 hari menjadi 172 hari, perizinan kawasan pariwisata, dari 661 hari
menjadi 188 hari. Demikian juga perizinan pertanahan, dari 123 hari menjadi 90
hari, perizinan kehutanan, dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan
perhubungan, dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi, dari
60 hari dipangkas jadi 14 hari. Pemangkasan waktu perizinan ini dapat
terlaksanan berkat teknologi digital. Dengan inovasi digital, mungkin kita
dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tata cara baru dalam berhimpun dan
berkreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam
ikatan-ikatan kita dalam berbangsa. Satu hal yang pasti, kita harus tetap
berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan
yang bisa jadi makin tak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tak boleh
meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang
berkeadilan sosial. Semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital
dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada
masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun
tercecer dalam gerbong pembangunan maka negara kesatuan republik indonesia ini
akan tetap jaya, demikian sambutan Menkominfo.
Upacara dihadiri oleh
para perwira staf serta komandan satuan dari Lanud Atang Sendjaja dan jajaran
Wingdikum yang berada di Bogor, beserta seluruh personel Lanud Atang Sendjaja
dan Wingdikum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar